SOSIALISASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2022 VIA ZOOM MEETING

by ADMIN DISPORA NTB in BERITA

MATARAM-Senin, 21 Februari 2022
Dispora NTB menghadiri Zoom Meeting Rakor Sosialisasi Pemilu Serentak 2024 yang di hadiri secara virtual oleh 84 partisipan.

KPU NTB melakukan Rapat Koordinasi Sosialisasi Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi NTB, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, dan stakeholders lainnya yang ada di wilayah NTB.

“Tahun 2024 adalah Pesta Demokrasi Akbar untuk Indonesia, karena selain dilaksanakan Pemilu, sekaligus pada tahun yang sama dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga untuk mensukseskan, perlu kolaborasi dengan semua stkholder,” ujar Ketua KPU NTB, Suhardi Soud.

Keterlibatan stkholder tersebut dinilai sangat penting dalam ikut menyukseskan agenda pemilu 2024. Adapun bentuk keterlibatan yang diharapkan yakni memastikan para pegawai pemerintah untuk tidak terlibat aktif dalam proses politik praktis, menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024 tersebut.

Salah satu agenda pemilu terdekat yang bisa didukung oleh instansi pemerintah yakni verifikasi dan pendaftaran parpol peserta pemilu 2024. Dimana anggota parpol yang didaftarkan oleh parpol tidak boleh berstatus sebagai pegawai pemerintah.

“Kami berharap dengan bekerjasama dengan para stakeholders yang pegawainya termasuk ASN, BUMN dan BUMD dapat membantu dalam proses pendaftaran dan verifikasi Pemilu, mengingat bahwa anggota parpol tidak boleh berstatus ASN aktif,” jelas Suhardi.

Rakor KPU NTB dengan stakeholder pemerintah tersebut diwarnai dengan tanya jawab serta penyampaian saran dan masukan. Dari Rakor tersebut KPU NTB berharap penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya di wilayah NTB sendiri dapat berjalan sukses dan berintegritas dengan melibatkan para stakeholders.

“Terkait tahap pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, Parpol yang akan dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual adalah Parpol yang tidak memenuhi Parliamentary Threshold. Sedangkan Parpol yang memenuhi Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 hanya dilakukan verifikasi administrasi,” pungkasnya.

3 years ago