Ketua Komite III DPD RI Bersama Dispora NTB Gelar Diskusi Tentang Revisi UU SKN

by Administrator in SEKRETARIAT

img17

Mataram – Ketua Komite III DPD RI “Evi Apita Maya” bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat “Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM”, menggelar pertemuan dengan sejumlah pelaku atau penggiat olahraga dan unsur dari akadmisi tentang revisi Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Hadir juga dalam rapat pembahasan tersebut, KONI NTB, para ahli hokum dari masing-masing Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Pengprov. Cabor, NPC, dan FORMI NTB.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Dispora NTB, Jalan Majapahit No. 56 Mataram, pada Selasa pagi (10/3/22020). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dari bawah, terutama  penggiat olahraga menyangkut wacana perubahan UU Nomor 3 tahun 2005 tersebut.

Dalam jangka kurun waktu 15 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tenntang Sistem Keolahragaan Nasional, manfaatnya dinilai sudah tidak tepat sasaran. Sehingga rencana untuk revisi terhadap UU SKN tersebut muncul dari Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Komite III DPD RI memandang, UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sitem Keolahragaan Nasional harus segera direvisi, pasalnya belum mampu mencapai aspek tujuan keolahragaan yang sebagaimana diharapkan dan juga belum menciptakan partisipasi serta budaya olahraga bagi masyarakat Indonesia.

“Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga adalah sangat penting dalam membangun keolahragaan nasional dan merupakan pondasi untuk menguatkan prestasi olahraga,” tutur Ketua Komite III DPD RI “Evi Apita Maya”.

Dari data yang diperoleh pada BPS tahun 2018, persentase penduduk Indonesia yang berolahraga hanya 35,7% dari seluruh penduduk Indonesia, begitu juga alokasi anggaran bagi pembangunan olahraga yang jumlahnya terbilang sangat kecil sehingga dianggap tidak sebanding dengan tuntutan untuk menghasilkan atlet berprestasi.

Olahraga merupakan bagian dari tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional, karena pembangunan dibidang olahraga dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara jasmani, rohani, dan social dalam mewujudkan masyarakat yang maju. Esensinya, prestasi olahraga dapat mengangkat hakat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, tegasnya lagi.

“Anggaran untuk olahraga baru mencapai setengah porsen dari APBN”.

Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dari Komite III DPD RI, dalam mengajukan wacana perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2005, tentang sistem keolahragaan. Salah satunya masalah anggaran harus disesuai dengan perkembangan saat ini.

Beragkat dari hal tersebut, Komite III DPD RI pada tahun sidang 2020, berinisiasi menyusun RUU tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaaan Nasional. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat, dan daerah tentunya dalam merumuskan kebijakan nasional, Komite III DPD RI perlu untuk melakukan dialog dan diskusi kepada para pihak yang terlibat dalam aspek keolahragaan.

“Harapan kami, dapat mendengar, menyerap dan menghimpun masukan, pandangan dan aspirasi terkait dengan perumusan penyusunan RUU tersebut, terangnya.

Sementara itu, Kadispora NTB “Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM” menyampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi para senator yang mewakili setiap daerah, karena dengan kejelian mereka sejumlah UU yang dinilai sudah kurang bagus manfaatnya bisa disuarakan, seperti halnya UU SKN ini yang semuanya berkaitan dengan olahraga.

Dari hasil pembahasan dan diskusi ini, pemerintah akan berupaya secepatnya menyelesaikan draf UU SKN tersebut, karena Badan Legislasi (Baleg) telah memutuskan sebagian program pprioritas untuk tahun 2020. Perubahan terhadap UU SKN ini merupakan kabar gembira bagi kita, karena sejumlah kekurangan dal UU tersebut bakal ditambah atau dilengkapi lagi kekurangannya.

Kami juga sangat berharap semua aspirasi yang diserap oleh Komite III DPD RI, dalam pertemuan dengan para pelaku olahraga di NTB, bisa diakomodir. “Tentu saja, masalah ini akan disampaikan  dengan harapan bisa diakomodir oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Kami yakin,  segala  persoalan yang dihadapi ini  dalam memajukkan pembangunan olahraga  termasuk di NTB, secara bertahap bisa di tangani dengan baik oleh pemerintah pusat.

3 weeks ago  Revisi UU SKN